TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima 70 orang perwakilan sopir truk dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Presiden Jokowi kaget dilaporkan banyaknya pungutan liar (pungli) dialami para sopir truk tersebut.
Pertemuan atas undangan Presiden Jokowi ini dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab santai.
Para sopir truk logistik tersebut duduk di barisan kursi di tengah ruang Istana Negara.
Dan Jokowi berdiri di depan mimbar. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut mendampingi Jokowi.
Mulanya Jokowi menjelaskan kepada para sopir truk bahwa pemerintah selama 3,5 tahun telah melakukan perbaikan infrastruktur, baik jalan, pelabuhan, bandara, guna menekan biaya transportasi.
Langkah tersebut dilakukan agar bisa menekan biaya transpotasi dan berimbas pada menurunnya harga barang di pasar.
"Karena kita ini sekarang bersaing dengan negara negara lain. Kalau tidak lebih cepat, murah, efisien, barang kita akan kalah ditinggal negara negara lain," tutur Jokowi.
Lantas, Jokowi menanyakan masih ada atau tidaknya pungli dialami para sopir truk saat mengangkut loistik dari pedalaman ke kota maupun antar provinsi.
"Kemudian urusan di jalan, jalan kita masih banyak pungli gak sih," tanya Jokowi yang berdiri di depan mimbar depan para sopir truk.
Sebagian para sopir kompak menjawab pungli tersebut masih banyak terjadi di jalan. "Masih," jawab para sopir.
Jokowi tampak terkejut mendengar pengakuan para sopir tersebut. "Oh masih? Masih banyak? Atau tambah banyak?" tanya Jokowi kembali.
"Banyak," jawab para sopir.
Beberapa perwakilan sopit truk meyampaikan kepada Jokowi, daerah yang masaih marak pungli di antaranya jalan di Jakarta seperti Cakung Cilincing, Cikampek Cirebon, lintas Sumatera, Lampung, dan beberapa jalan provinsi lainnya.
"Aceh sampai Medan, dari Perbatasan Aceh, Binjai sampai Medan, Medan sampai Pekanbaru, batasnya Bengkalis, dimulai lagi dari jalur Pelalawan Riau, mulai lagi perbatasan Jambi dan Palembang," tutur sopir truk kepada Jokowi.
"Masuk Sumsel yang namanya Bedengseng, rajanya cap capan, lewat rumah makan di situ kalau kita lewat saja, kita enggak ngapa ngapain, kita lewat warung wajib bayar, kalau enggak bayar kaca pecah, kalau enggak golok sampai di leher, kalau tidak ban kita disobek, itu siang bolong," sambung sopir tersebut.
Seorang sopir truk mengaku sebagian pungli tersebut dilakukan oleh preman hingga oknum petugas.
Kisaran pungli yang diminta bervariasi, mulai Rp 10 hingga Rp 20 ribu untuk sekali melewati jalan tertentu.
Namun, jika diakumulasi, maka total pungli tersebut berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 2 juta. "Loh kok gede banget," timpal Jokowi.
"Stempel itu apa (merek)," tanya Jokowi.
"Di Sumatera merek itu RPAD, ke Medan PJSJ, ADS, AR, Sinar Toba, Sampangkau," ujar sopir.
"Intinya pengemudi pengen rasa nyaman, pengen anak bisa sekolah, pengen aman," lanjut ucapan sopir truk tersebut.
Jokowi pun langsung menindaklanjuti laporan para sopir truk tersebut.
Ia memerintahkan Wakapolri Komjen Syafruddin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk memproses para pelaku pungli tersebut.
"Saya sudah dengar semuanya. Ok, ini sudah didengar langsung oleh Pak Wakapolri akan langsung dioperasi," tegas Jokowi.
Jokowi pun meminta Wakapolri beserta jajarannya agar tidak ragu rahu menangkap para pelaku pungli yang telah meresahkan para sopir pengakut logistik tersebut.
"Saya dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para sopir, ternyata sangat banyaknya, kaget dong," kata Jokowi kepada wartawan seusai pertemuan.
Ia juga minta Wakapolri dan Menhub untuk menangkap para pelaku pungli, termasuk preman, petugas Dinas Perhubungan hingga oknum anggota Polri. "Disikat semuanya," tandasnya.
Ancam Pecat
Wakapolri Komjen Syafruddin memastikan akan menindaklanjuti perintah dari Presiden Jokowi perihal masih banyaknya pungli dialami oleh para sopir truk.
Sepengetahuannya, pungli yang dialami oleh para sopir truk logistik tersebut dilakukan oleh preman.
"Aparat mana? Jembatan timbang, enggak ada lagi korek korek gitu, dulukan polisi, korek korek, enggak ada lagi korek korek. Polisi zaman dulu, 20 tahun yang lalu dengan polisi zaman sekarang, itu beda," paparnya.
Menurutnya, remunerasi yang diterima Polisi sekarang sudah cukup besar dan melebihi dari gaji setiap bulannya, sehingga jika ada yang masih pungli langsung dipecat.
"Mereka juga jijiklah mau pungli pungli yang Rp 5 ribu, Rp 10 ribu sekarang, remunerasi besar sekarang, polisi itu. Tidak masuk akal, kalau toh ada satu, dua oknum yang gila, kita akan pecat, yang dikeluhkan itu premanisme di jalan, bukan aparat formil," ujarnya.
Meski begitu, Syafruddin juga meminta para sopir truk untuk merekam dengan kamera video jika menemui aksi pungli yang dilakukan oleh anggota Polri dan Dishub.
Bahkan, ia meminta para sopir truk untuk menelepon langsung nomor telepon pribadinya jika benar mendapati anggota Polri memungut pungli di jalan.
Ia pun menjanjikan akan menindak tegas oknum polisi yang melakukan pungli terhadap sopir truk di jalanan.
Pimpinan kepolisian di daerah pun akan dimintai pertanggungjawaban jika gagal mengawasi bawahannya.
"Saya langsung pecat. Begitu ada videonya benar, kita pecat hari itu. 'Telanjangin' dia. Keras sekali kita," ujarnya.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan laporan dan keluhan para sopir truk, khususnya aturan batas muatan di jembatan timbang menjadi masukan dan koreksi untuk kementeriannya sehingga nantinya ada peraturan yang mendukung hal itu.
Menurutnya, dari segi aturan, sebenarnya tidak ada masalah.
Pemerintah memang harus menggunakan jembatan timbang untuk mengukur bobot dan volume angkutan setiap truk yang akan melewati titik tertentu.
Baca: Polisi Bersenjata Lengkap Berhamburan, Lampu Penerangan Mako Brimob Padam Saat Bentrok Terjadi
Sebab, truk yang kelebihan muatan akan merusak jalan dan butuh biaya besar untuk melakukan perbaikan jalan.
"Dari evaluasi yang kami lakukan, 80 persen truk itu melampaui kalau tidak batas berat ya batas volume," ujarnya.
"Saya harus katakan memang yang jadi korban adalah sopir. Pemilik barang biasanya inginnya mengangkut barang sebanyak banyaknya tanpa memperhatikan daya dukung," imbuhnya.
Namun, ia berjanji akan melakukan penertiban agar pengukuran di jembatan timbang ini agar tidak dijadikan sarana pungli oleh oknum petugas Dishub.
Budi juga mengaku akan segera mengumpulkan semua kepala dinas perhubungan.
Namun, kementeriannya juga akan memanggil pihak perusahaan pemilik barang yang kerap menggunakan truk dengan muatan berlebih. Budi akan kembali mengingatkan mereka agar tidak memuat barang di truk melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
"Kami memang akan menertibkan. Sekarang ini, dalam tahun kemarin, akan ditertibkan, akan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan kita akan mengembalikan fungsinya untuk mengatur berat dan volume," kata Budi.
SUMBER: TRIBUNJAKARTA.COM
